Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loket Layanan Operator Wilayah Provinsi

Keterangan Umum: 

Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Layanan Operator Wilayah Provinsi adalah bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar pendirian kantor cabang dan loket layanan operator wilayah provinsi;

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan Pimpinan Kantor Cabang kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung up. Kepala BKPMD;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Kepala Kantor Cabang;
  • Surat Pengangkatan pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat;
  • Rekomendasi pendirian Kantor Cabang dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi perusahaan;
Biaya: 

Rp0,- (nol rupiah);

Waktu Penyelesaian: 

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;