Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU-PBM)

Keterangan Umum: 

Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU-PBM) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar kegiatan usaha perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan bongkar muat.

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah Tenaga Ahli;
  • suratrekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
  • Bukti memiliki peralatan bongkar muat sesuai standar teknis;
  • Izin PMA dari BKPM RI (bagi perusahaan patungan/ joint venture)
Biaya: 

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian: 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.