Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIU-JPT)

Keterangan Umum: 

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIU-JPT) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar perusahaan yang melakukan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui Trasportasi Darat, Laut atau Udara.

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan Direksi Perusahaan (PT) kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang bidang usahanya khusus EMKL dengan modal minimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Daftar peralatan inventaris perusahaan;
  • Rekomendasi dari Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat;
  • Bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Notaris (minimal Rp250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
Biaya: 

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian: 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.