Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal utk Kepentingan Sendiri

Keterangan Umum: 

Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal utk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan  kegiatan usahanya membutuhkan Pelabuhan Khusus;

Dasar Hukum: 
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Persyaratan: 
  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dengan modal minimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Izin Usaha Pokok dari Instansi terkait;
  • Bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah (misal: Sertifikat tanah atau Surat sewa/kontrak lokasi bangunan);
  • Proposal Rencana Kegiatan;
  • Rencana Induk Pelabuhan;
  • Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
  • Surat rekomendasi/ pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
  • Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi dan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, dan gambar konstruksi bangunan;
  • Persetujuan Studi Lingkungan dari Instansi berwenang;
Biaya: 

Rp250.000,- (limaratus ribu rupiah) pertahun, berdasarkan PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006