Layanan Sektor Perhubungan

Pilih (klik) nama layanan untuk mendapatkan infirmasi lebih detil.

1. Izin Trayek / Izin Operasi

Keterangan Umum

Izin Trayek / Izin Operasi adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar memulai usaha pelayanan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar Kabupaten/kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan kendaraan umum.

Izin Trayek diberikan untuk Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Khusus Antar Jemput (Travel), Angkutan Khusus Pemadu Moda, Angkutan Khusus Karyawan, Angkutan Permukiman.

Izin Operasi diberikan untuk Taksi dan Angkutan Sewa.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  • PP Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Persyaratan

Bagi Pemohon Izin Trayek Baru :

  • Surat permohonan bermaterai cukup dari Ketua P.O. kepada Gubernur up. Kepala BKPMD;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Ketua PO/ Direktur Perusahaan;
  • Fotokopi Izin Usaha Angkutan Umum (perkendaraan);
  • Fotokopi STNK dan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota asal dan tujuan trayek, yang mencantumkan Identitas Kendaraan (Nomor Polisi) beserta trayek dan jam keberangkatan;
  • Surat Keterangan memiliki tempat penyimpanan (pool) kendaraan serta gambar dan lokasi;
  • Surat Pernyataan memiliki atau Kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan/bengkel kendaraan bermotor yang ditandangani dan stempel oleh Pemilik Bengkel;
  • Surat Keterangan bermaterai mengenai kondisi dan komitmen usaha (ditandatangani oleh pimpinan perusahaan)
  • Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Kewajiban sebagai pemegang izin;
  • Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonon yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi perusahaan.

TAMBAHAN :

  • ANGKUTAN KHUSUS PEMADU MODA : Wajib melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola tujuan trayek, misal; di Bandara Depati Amir (PT. Angkasa Pura II), di Pelabuhan Pkl. Balam (Kantor Adpel Pangkalbalam).
  • ANGKUTAN KHUSUS ANTAR JEMPUT/ TRAVEL : Umur kendaraan maksimal 5 (lima) tahun (psl. 24 ayat (3) huruf b KM 35 Tahun 2003).

 

Bagi Pemohon Izin Trayek (Penggantian atau Penambahan Kendaraan):

  • Surat permohonan dari Ketua PO/ Direktur Perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD (disertai rincian kendaraan yang diganti dan/atau ditambah);
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Ketua PO/ Direktur Perusahaan;
  • Fotokopi Izin Trayek yang lama;
  • ASLI Kartu Pengawasan (KP) kendaraan yang diganti;
  • Fotokopi STNK dan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku;
  • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota asal dan tujuan trayek yang mencantumkan Identitas Kendaraan (Nomor Polisi), trayek (bagi kendaraan yg diganti dan/atau ditambah);
  • bagi pemohon yang PINDAH P.O, harus melampirkan; a). Surat Pernyataan bermeterai dari Ketua P.O. yg lama bahwa anggota ybs telah keluar dari P.O. yg lama, disertai data kendaraannya, b). Surat Pernyataan bermeterai dari Ketua P.O. yg baru bahwa menerima anggota baru ybs, disertai data kendaraannya

Bagi Pemohon Izin Trayek (Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Pengawasan/KP):

  • Surat permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD (dari Ketua P.O. untuk pengurusan secara kolektif) atau dari Pemilik Kendaraan (untuk pengurusan secara perorangan yg diketahui oleh Ketua PO.);
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Ketua PO/ Direktur Perusahaan/ Pemilik;
  • ASLI Kartu Pengawasan (KP) kendaraan yang akan diperpanjang;
  • Fotokopi STNK dan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku;

Biaya

  • Mobil penumpang 1 s.d. 8 orang       = Rp262.500,- per unit per 5 (lima) tahun;
  • Mobil penumpang 9 s.d. 15 orang     = Rp375.000,- per unit per 5 (lima) tahun;
  • Mobil penumpang 16 s.d. 28 orang   = Rp450.000,- per unit per 5 (lima) tahun;
  • Mobil penumpang > 28 orang           = Rp500.000,- per unit per 5 (lima) tahun;

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

2. Izin Terbang Tidak Berjadual (FLIGHT APPROVAL)

Keterangan Umum

Izin Terbang Tidak Berjadual (Flight Approval) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar untuk mendirikan bangunan dalam wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan angkutan Udara;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Udara, dengan menunjukkan surat ASLI;
  • Surat kepemilikan/ Surat sewa pesawat;
  • Data-data penerbangan;
  • Flight Security Clerance (persetujuan keamanan penerbangan dari MABES TNI);

Biaya

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kali penerbangan berdasarkan PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006

Waktu Penyelesaian

2 (dua) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIU-PELRA)

Keterangan Umum

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIU-PELRA) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan  kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Ahli bidang ketatalaksanaan dan/atau nautis tehnis pelayaran niaga tingkat dasar yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah Tenaga Ahli;
  • Memiliki kapalKapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut,paling kecil 7 GT dan paling besar 35 GT, yang dibuktikan dengan Fotokopi Gross Akta yang masih berlaku;
  • Fotokopi Surat Ukur yang masih berlaku;
  • Fotokopi Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
  • Rekomendasi dari Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat;

Biaya

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

4. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat

Keterangan Umum

Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi kepada perusahaan angkutan laut atas pembukaan Kantor Cabang perusahaan tersebut.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat Pemberitahuan Pemimpin Perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD (mencakup data dan status Kantor Cabang);
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL/SIUPER);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • SK Pengangkatan Kepala Cabang;
  • Bukti Kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter yang telahdilegalisir oleh Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat

Biaya

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

5. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU-PBM)

Keterangan Umum

Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU-PBM) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar kegiatan usaha perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan bongkar muat.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah Tenaga Ahli;
  • suratrekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
  • Bukti memiliki peralatan bongkar muat sesuai standar teknis;
  • Izin PMA dari BKPM RI (bagi perusahaan patungan/ joint venture)

Biaya

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

6. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIU-PDPK)

Keterangan Umum

Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIU-PDPK) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar kegiatan usaha perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan bongkar muat.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dengan modal minimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Persetujuan Studi Lingkungan dari Instansi berwenang;
  • Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah dari Bupati/Walikota setempat;
  • Surat Izin Gangguan dari Pejabat berwenang;
  • Rekomendasi dari Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat;
  • Bukti Penguasaan atau kepemilikan lahan usaha;
  • Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah Tenaga Ahli;
  • memiliki peralatan paling sedikit reach stacker;top loader; side loader; forklift;

Biaya

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

7. Izin Usaha Tally Di Pelabuhan

Keterangan Umum

Izin Usaha Tally adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar kegiatan usaha perusahaan yang melakukan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Ahli bidang tally yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Ijazah Tenaga Ahli;
  • Bukti memiliki peralatan sesuai standar teknis;
  • suratrekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;

Biaya

Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

8. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIU-JPT)

Keterangan Umum

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIU-JPT) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar perusahaan yang melakukan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui Trasportasi Darat, Laut atau Udara.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi Perusahaan (PT) kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang bidang usahanya khusus EMKL dengan modal minimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Surat Keterangan domisili perusahaan dari Pejabat berwenang;
  • Daftar peralatan inventaris perusahaan;
  • Rekomendasi dari Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat;
  • Bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Notaris (minimal Rp250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);

Biaya

Rp0,- (nol rupiah)

Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

9. Rekomendasi Ketinggian Mendirikan Bangunan KKOP

Keterangan Umum

Rekomendasi Ketinggian Mendirikan Bangunan di Kawasan Khusus Operasi Penerbangan (KKOP) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar untuk mendirikan bangunan dalam wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 3 Tahun 2001 tentangKeamanan dan keselamatan Penerbangan;
  • PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Surat kepemilikan/ penguasaan atas tanah (misal: Sertifikat tanah atau Surat sewa/kontrak lokasi bangunan);
  • Denah lokasi bangunan/ menara;
  • Surat Izin Gangguan dari Pejabat berwenang;
  • Surat Sosialisasi persetujuan dari masyarakat sekitar (bila lokasi di sekitar pemukiman masyarakat);

Biaya

Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Pearturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006

Waktu Penyelesaian

2 (dua) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Keterangan Lainnya

 

10. Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal utk Kepentingan Sendiri

Keterangan Umum

Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal utk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan  kegiatan usahanya membutuhkan Pelabuhan Khusus;

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/655/BKPMD/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Persyaratan

  • Surat permohonan Direksi/ Pimpinan perusahaan kepada Gubernur up. Kepala BKPMD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  • Fotokopi Identitas diri (KTP/SIM) Pemimpin Perusahaan;
  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dengan modal minimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  • Fotokopi NPWP Perusahaan;
  • Izin Usaha Pokok dari Instansi terkait;
  • Bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah (misal: Sertifikat tanah atau Surat sewa/kontrak lokasi bangunan);
  • Proposal Rencana Kegiatan;
  • Rencana Induk Pelabuhan;
  • Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
  • Surat rekomendasi/ pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
  • Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi dan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, dan gambar konstruksi bangunan;
  • Persetujuan Studi Lingkungan dari Instansi berwenang;

Biaya

Rp250.000,- (limaratus ribu rupiah) pertahun, berdasarkan PERDA Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006

Waktu Penyelesaian

Keterangan Lainnya